Peran Aktif Bea Cukai Terhadap APBN

2022-06-07 20:29:53

Placeholder image

Penerimaan kepabeanan dan cukai terutama didukung oleh penerimaan dari cukai, khususnya cukai hasil tembakau (CHT) mencapai 72.48 persen dari total realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai.


INFO NASIONAL – Bea Cukai, sebagai instansi kepabeanan yang mengemban fungsi sebagai revenue collector, turut berperan aktif dalam menyumbang surplus penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Hal ini dibuktikan dengan adanya tren peningkatan ekspor dan impor selama 23 bulan berturut-turut, ditambah dengan peningkatan penerimaan dari sektor cukai hingga akhir April 2022.

“Hal ini dapat dibuktikan dari realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai hingga akhir April 2022 yang tercatat sebesar Rp108,38 triliun, atau telah mencapai 44,24 persen terhadap target APBN 2022,” kata Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Bea Cukai, Nirwala Dwi Heryanto, belum lama ini.

Secara nominal, lanjut dia, hingga 30 April 2022 penerimaan kepabeanan dan cukai terutama didukung oleh penerimaan dari cukai, khususnya cukai hasil tembakau (CHT) mencapai 72.48 persen dari total realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai. Kinerja seluruh komponen penerimaan kepabeanan dan cukai tercatat tumbuh positif dan signifikan, terdiri dari penerimaan cukai, bea masuk, dan bea keluar yang tumbuh berturut-turut 30.82 persen (yoy), 33.20 persen (yoy), dan 102.05 persen (yoy).

Menurut Nirwala capaian penerimaan kepabeanan dan cukai tersebut didorong terutama oleh kinerja CHT yang konsisten tumbuh melanjutkan tren di tahun 2021. Sementara dari sisi penerimaan ekspor, bea keluar mencatatkan nilai capaian yang positif, yaitu sebesar 245.23 persen dari target yang diberikan. “Peneriman bea keluar didominasi dari produk kelapa sawit yang meningkat 90.22 persen (yoy),” ujarnya.

Sementara itu, hingga 30 April 2022, pemerintah telah merealisasikan APBN untuk belanja negara di berbagai sektor, salah satunya untuk keperluan transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp 242,4 triliun. Selain itu, APBN juga disalurkan untuk anggaran belaja barang antara lain bantuan untuk PKL, perawatan pasien Covid-19, beasiswa, dan bantuan operasional sekolah sebesar Rp 77 triliun.

Anggaran perlindungan sosial yang direalisasikan antara lain untuk BLT dan bantuan iuran jaminan kesehatan nasional sebesar Rp 129 triliun; belanja subsidi yang antara lain diwujudkan dalam subsidi LPG tiga kilogram, kredit usaha rakyat, dan subsidi BBM sebesar Rp 56.6 triliun; dan belanja modal di antaranya untuk modernisasi peralatan pertahanan dan keamanan, pembangunan jalan jaringan dan irigasi, serta peningkatan teknologi informasi dan komunikasi sebesar Rp 33.4 triliun.

Pemerintah, kata Nirwala, berkomitmen agar APBN dapat dimanfaatkan seutuhnya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia. “Sebagai bentuk akuntabilitas, pemerintah akan secara aktif menyosialisasikan pengelolaan dan pertanggungjawaban APBN. Kami juga berikan apresiasi kepada masyarakat yang berperan aktif dalam memantau pengelolaan APBN ini,” kata Nirwala. (*)